Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Bagi tenaga ahli, seperti freelancer, professional lepas, atau pemilik usaha individu, memahami aturan dan skema perubahan PPh 21 sangat penting. Hal ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara komprehensif tentang skema PPh 21 untuk tenaga ahli.
Baca juga: IT Outsourcing Terpercaya Jakarta, Mengapa MSBU?
Memahami Pajak untuk PPh 21 Tenaga Ahli
PPh 21 Tenaga Ahli adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang bukan karyawan.PPh 21 Tenaga Ahli, yang mencakup pekerja lepas, professional lepas, dan pemilik usaha individu, diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan. PPh 21 Tenaga Ahli juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
PPh 21 Tenaga Ahli dihitung berdasarkan tarif pajak yang berbeda dengan tarif yang dikenakan pada karyawan. Tarif PPh 21 Tenaga Ahli tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan. PPh 21 Tenaga Ahli juga dapat dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh warga negara asing.
Tenaga Ahli juga harus memahami peraturan mengenai pelaporan dan pembayaran PPh 21. Tenaga Ahli harus mengajukan SPT PPh 21 setiap tahun dan membayar pajak sesuai jadwal yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penting bagi mereka memahami peraturan ini agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.
Perubahan
Pemerintah Indonesia telah mengubah skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21) untuk karyawan dan non-karyawan (Tenaga Ahli) mulai Januari 2024. Skema baru ini menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk menghitung pajak penghasilan. TER bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan dari Wajib Pajak (WP) dan memberikan kemudahan bagi WP untuk menghitung potongan PPh 21 setiap periode pajak. Skema baru ini juga membagi tarif untuk para pegawai tetap menjadi tiga golongan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Perbandingan Pajak untuk PPh 21 Tenaga Ahli
Berikut adalah perbandingan antara skema PPh 21 Tenaga Ahli untuk tahun 2024 dan 2023:
| Tahun | Skema PPh 21 | Tarif | Petunjuk Pelaksanaan |
| 2024 | Tarif Efektif Rata-rata (TER) | Tarif efektif bulanan dan tarif Pasal 17 UU PPh | Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 |
| 2023 | Tarif Pasal 17 UU PPh | Tarif Pasal 17 UU PPh | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 |
Perhitungan
Untuk menghitung PPh 21 Tenaga Ahli menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), Anda dapat menggunakan rumus berikut:
- PPh 21 = Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)
Tarif Pasal 17 mengacu pada tarif pajak penghasilan Pasal 17 UU PPh. Penghasilan Bruto mengacu pada penghasilan karyawan sebelum dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 50% mengacu pada persentase penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21.
Sedangkan yang di tahun sebelumnya untuk menghitung PPh 21 Tenaga Ahli menggunakan tarif pasal 17 UU PPh yang terdapat 2 kategori :
1. Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.
- PPh 21 : Psl 17 x ((Ph. Bruto x 50%)-PTKP) *kumulatif
2. Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Ps 21.
- PPh 21 : Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%) *kumulatif
Implikasi dan Manfaat
Skema baru Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21) untuk karyawan dan non-karyawan (Tenaga Ahli) yang diberlakukan mulai Januari 2024 memiliki beberapa implikasi dan manfaat, yaitu:
- Meningkatkan efisiensi administrasi: Skema baru menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk menghitung pajak penghasilan. TER bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan dari Wajib Pajak (WP) dan memberikan kemudahan bagi WP untuk menghitung potongan PPh 21 setiap periode pajak.
- Meningkatkan keadilan: Skema baru membagi tarif untuk para pegawai tetap menjadi tiga golongan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini memastikan bahwa para pegawai dengan penghasilan yang lebih tinggi membayar pajak yang lebih banyak daripada pegawai dengan penghasilan yang lebih rendah.
- Meningkatkan transparansi: Skema baru memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi setiap jenis status PTKP seperti tidak kawin, kawin, serta kawin dan pasangan bekerja dengan jumlah tanggungan yang telah atau belum dimiliki. Dengan demikian, skema baru ini memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan secara transparan dan adil.
Kesimpulan
Memahami peraturan perpajakan dan skema PPh 21 Tenaga Ahli sangat penting bagi para Tenaga Ahli di Indonesia. Dalam artikel ini, kita telah membahas secara komprehensif tentang pendahuluan PPh 21 Tenaga Ahli, peraturan yang berlaku, perubahan penting dalam skema PPh 21 Tenaga Ahli untuk tahun 2024, perbandingan dengan tahun 2023, perhitungan menggunakan TER, serta implikasi dan manfaat dari skema ini. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan ini, para Tenaga Ahli dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan memanfaatkan manfaat yang tersedia. Jadi, pastikan untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan menggunakan sumber daya tambahan yang tersedia untuk memperdalam pemahaman Anda.
Temukan lowongan pekerjaan di MSBU!
PT MSBU Konsultan Indonesia 
